December 18, 2011

Hindari Penyimpangan, Pemerintah Sediakan Tim Pengawas

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
Jurnas.com | MENTERI Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah tidak main-main dalam melaksanakan program penguatan pertahanan negara. Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengadaan alutsista, pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan.

“Kami sudah membuat tim pemantauan penyimpangan pengadaan barang dan jasa,” kata Purnomo di Jakarta, Minggu (18/12).

Menurut dia, tim ini sudah berjalan dan melaksanakan tugasnya. Tidak hanya orang dari Kemhan, anggota Tim ini di antaranya juga berisi orang-orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin menambahkan, tim ini selain berfungsi melakukan pengawasan untuk menghindari penyimpangan keuangan, juga mengawasi terjadinya penyimpangan spesifikasi barang yang dipesan. “Dengan ini permainan agen atau broker bisa ditekan,” kata Hartind.

Sumber: Jurnas

Wamenhan: Rencana Pembelian Tank Leopard Sudah Melalui Kajian

Jurnas.com | WAKIL Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, rencana pembelian tank Leopard milik pemerintah Belanda telah melalui pengkajian khusus. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah melakukan kajian strategis dan teknis dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.

“Jadi tidak ujug-ujug diputuskan, tapi sudah melalui kajian teknis yang kami masukkan dalam pemikiran strategis baik strategi politik nasional maupun strategi pertahanan,” kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Minggu (18/12).

Kajian strategis tersebut dilakukan oleh Kemhan. Namun begitu, kata Wamenhan, keputusan strategis baru dapat dilakukan setelah mendapat kepastian teknis dari pengguna alutsista, yaitu TNI.

Sebagai dampak krisis global yang menerpa Eropa, beberapa negara termasuk Belanda menjual alutsistanya untuk mengurangi anggaran pemeliharaan alutsista.

Sebelumnya diberitakan, Parlemen Belanda menolak penjualan tank Leopard tersebut ke Indonesia karena tidak memenuhi syarat penjualan. Parlemen Belanda mensyaratkan negara pembeli terbukti tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan telah memenuhi kewajiban dalam bidang politik dan keamanan baik nasional maupun internasional.

Partai GroenLinks, Partai Sosial Demokrat (PvdA), dan Partai Sosial (SP) mengimbau pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank-tanknya ke Indonesia.

Sumber: Jurnas

0 Comment:

Post a Comment