June 22, 2012

3 CN-295 Akan Datang pada Bulan Oktober

(MDN), Senayan - Investigasi kecelakaan pesawat Fokker 27 milik TNI AU harus transparan. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.
 
"Soal transparan, kalaupun mereka tidak transparan pada publik, tapi mereka harus transparan pada lingkungannya sendiri, karena itu akan menyangkut dari keselamatan nyawa bagi internal mereka sendiri.
“ Kalau tidak transparan, bagaimana kalau dipakai lagi, jatuh lagi”
Kalau tidak transparan, bagaimana kalau dipakai lagi, jatuh lagi, begitu," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut Hasanuddin, bahwa pesawat Fokker 27 milik TNI AU yang mengalami musibah kecelakaan di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (21/6), telah dioperasikan TNI AU sejak tahun 1977 dan diproduksi sejak tahun 1975. Hasanuddin menambahkan, Fokker 27 sebenarnya cukup andal untuk kelas menengah. Selain itu, bisa digunakan untuk penerjunan pasukan.

Sebelum tahun 2009, lanjut Hasanuddin, TNI masih memiliki 9 unit Fokker. Namun kini jumlahnya tinggal 5 unit. "Memang pernah ada yang jatuh tahun 2009 jenis pesawat ini, tetapi bukan karena mesin dan sebagainya, tetapi karena hal yang lain. Sehingga disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh TNI AU sudah sesuai prosedur dan cukup profesional. Jadi sekarang yang tadinya 6, kini tinggal 5 unit, karena kemarin jatuh, ini pun masih layak terbang dengan sisten pemeliharaan yang bagus itu dari TNI AU," ujarnya.

Hasanuddin mengatakan, DPR dan Kementerian Pertahanan sebelumnya telah sepakat untuk membeli pesawat baru yaitu CN 295, sebanyak 10 unit, untuk menggantikan peran pesawat Fokker itu. Pesawat CN 295 diproduksi Spanyol dan PT DI. "Tiga di antaranya sekitar Oktober mendatang akan segera diterima TNI, dan sisanya menyusul hingga 2014 mendatang."

Terhadap 5 unit Fokker 27 yang masih ada, Hasanuddin menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Staf TNI AU, apakah tetap dioperasionalkan atau akan dikandangkan. "Kalau masih layak kan masih bisa dipakai, seperti untuk latihan atau transportasi terbatas. Karena dari lima itu, ada yang dipakai untuk VVIP para panglima TNI dan sebagainya. Sehingga kondisinya memang masih layak," ujar politisi PDIP itu.

Sumber: Jurnal Parlemen

0 Comment:

Post a Comment